Wednesday, August 10, 2016

Menanti Aturan Baru Perikanan Amerika Serikat

Ikan Kakap Merah di PPN Brondong
Indonesia saat ini sedang memantau rencana pemberlakuan aturan baru Amerika Serikat tentang peraturan ekspor ikan ke Amerika Serikat (AS) melalui skema Seafood Import Monitoring Program (SIMP). Menteri Perdagangan memantau aturan tersebut karena bisa berdampak pada ekspor perikanan nasional. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Dody Edward menjelaskan bahwa NOAA yang mengusulkan rancangan peraturan US SIMP dan US Commers Trusted Trader Program. Peraturan tersebut rencanya akan diterapkan pada bulan Agustus atau September 2016.
Dirjen Dody Edward mengatakan, skema SIMP mengatur tiga hal pokok diantaranya pengklasifikasian at-risk speciesyaitu 17 spesies yang pernah tercatat IUU Fishing, penerapan kewajiban traceability dan sertifikasi tangkapan ikan bagi at-risk species produk perikanan hasil tangkap dan budidaya, penyediaan informasi supply chain mulai dari kapal, lokasi tangkap/budidaya, alat tangkap, proses pengangkutan, pengolahan hingga proses ekspor. Aturan ini harus dicermati oleh Indonesia karena ada beberapa alasan. Pertama, mayoritas 84% produk ekspor Indonedsia dan produk ikan Indonesia ada dalam kelompok at-risk species. Kedua, kewajiban traceability dan sertifikasi hasil tangkapan bari at-risk species hanya diberlakukan bagi negara eksportir, sedangkan pelaku usaha lokal tidak dikenai kewajiban ini. Dan ketiga, data supply chainmulai dari pelabuhan pengiriman hingga destinasi yang rencananya hanya dapat diakses Pemerintah AS.

Berdasarkan data statistik BPS, ekspor produk perikanan Indonesia ke seluruh dunia tahun 2015 tercatat US$ 3,60 miliar, dimana 40% pangsa pasar masuk ke AS sebesar US$ 0,39 miliar. Nilai tersebut turun 21% atau sebesar US$ 1,44 miliar dibanding 2014 yaitu US$ 1,83 miliar.

Tuesday, August 09, 2016

Bahayanya Kalau Investor Asing Boleh Tangkap Ikan Di RI

Source detik.com
Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan tidak ingin investor asing menanam modal di bidang penangkapan ikan. Menurut Susi, saat investor asing bebas menangkap ikan di laut RI, banyak kerugian yang dialami oleh Indonesia.  Menurut Menteri Susi, Senin (8/8/2016) hampir dua dekade Penanaman Modal Asing (PMA) diperbolehkan investasi 100% di bidang perikanan tangkap dengan rincian izin tangkap untuk 1.300 kapal dari Taiwan, China, Jepang, Taiwan dan lainnya.
Pada saat dahulu diperbolehkan, kapal-kapal asing ada yang masuk PMA murni, Penanaman Modal Dalam Negeri )PMDN), dan Joint Venture. Berdasarkan sisi peraturan ini, terlihat sisi illegal fishing, membawa kapal, membuat pabrik abal-abal, menangkap ikan, transhipment di tengah laut, membawa pergi ikan ke negeri asal kapal masing-masing dengan kapal tramper yang berukuran 1.000-10.000 GT.

Menurut Menteri Susi, pada kenyataannya dilapangan yang terjadi adalah 1.300 ijin kapal penagkapan di duplikasi, lebih dari 10.000 kapal realitanya dari negara-negara tetangga menangkap ikan di laut Indonesia, bahkan beberapa ribu kapal tanpa ijin sama sekali. Masih menurut Susi, laut Indonesia menjadi tempat bebas aktivitas penangkapan ikan, udang dan lain-lain dengan kata lain mengeruk uang secara bebas. Industri Perikanan indonesia tahun 2003-2013 harus ada 115 pabrik pengolahan bangkrut karena tidak tersedianya bahan baku ikan.

Monday, August 08, 2016

Susi Tegaskan Asing Dilarang Tangkap Ikan Sesuai Arahan Jokowi

Source: liputan6.com
Investor asing hanya boleh investasi pada pengolahan ikan di Indonesia. Sesuai dengan amanat dan visi Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa investor asing dilarang investasi diusaha perikanan tangkap. Berdasarkan keterangan Menteri Susi di Jakarta, Minggu (7/8//2016), Presiden Jokowi menyampaikan pada sidang kabinet paripurna bahwa pemerintah menutup 100% penanaman modal di perikanan tangkap untuk asing karena pentingnya keberlanjutan perikanan tangkap Indonesia.

Menteri Susi menjelaskan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan perlu kerjasama semua pihak pemangku kepentingan sektor perikanan dan perbankan untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan. Menteri Susi menjelaskan bahwa investasi asing untuk perikanan tangkap tertutup untuk asing sesuai dengan Perpres No. 44 Tahun 2016, dimana perikanan tangkap masuk daftar tertutup untuk investasi asing. Selain sektor perikanan tangkap, Menteri Susi juga menyoroti  permasalahan terkait pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain itu, Susi menjelaskan juga pemanfaatan koral maupun karang dari alam untuk kapur, bahan bangunan, kalsium, perhiasan, souvenir hingga akuarium  baik koral mati maupun koral hidup dari alam.

Saturday, August 06, 2016

INDONESIA JADI EKSPORTIR IKAN TUNA TERBESAR KE JEPANG

Source: liputan6.com
Penindakan atas pelaku illegal fishing di Indonesia kini mulai membuahkan hasil. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menyatakan bahwa saat ini Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar ke Jepang dan merupakan murni tangkapan nelayan Indonesia. Adanya hasil penindakan selama 1,5 tahun telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

Friday, August 05, 2016

“Ikan RI Kuasai Pasar Eropa Hingga Amerika” Keinginan Menteri Susi

Source: liputan6.com
Sektor Perikanan didalam negeri terus digenjot oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menteri Susi menargetkan ikan dari Indonesia mampu menguasai pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Thursday, August 04, 2016

INDONESIA BERSAMA SEAFDEC DEKLARASI PERANGI ILLEGAL FISHING

Source: detik.com
Indonesia kembali bersuara lantang dalam melakukan aksi-aksi pemberantasan illegal fishing. Terbaru, Indonesia berpartisipasi dalam pengesahan deklarasi mengenai Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) bersama anggota ASEAN dan Jepang. Negara-negara anggota ASEAN dan Jepang tergabung dalam South East Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC).

Wednesday, August 03, 2016

“BBM KAPAL IKAN HANYA UNTUK 5 GT KEBAWAH” RENCANA MENTERI SUSI

Source: detik.com
Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan akan diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar direvisi. Revisi dimana sebelumnya subsidi solar nelayan untuk kapal  30 GT kebawah,  menjadi hanya 5 GT kebawah.

TSUKIJI FISH MARKET TOKYO AKAN ADA DI INDONESIA

Source: liputan6.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin melakukan pembenahan terhadap Pasar Muara Baru karena dianggap sangat tidak layak. Menteri Susi mengatakan bahwa Pasar Ikan Muara Baru memiliki potensi untuk menjadi pasar ikan besar seperti Tsuki Fish Market, Tokyo. Susi mengatakan bahwa KKP dan PT. Perikanan Indonesia (Persero) memiliki tanah seluas 100 hektar (ha) di Muara Baru

Tuesday, August 02, 2016

DUA KAPAL ILLEGAL FISHING ASAL VIETNAM DITANGKAP BAKAMLA DI NATUNA

Source: detik.com
Dalam Operasi Nusantara VI Kapal Perikanan (KP) HIU 14 milik Bakamla RI berhasil mengamankan dua kapal perikanan berbendera Vietnam. Kapal tersebut diamankan karena menangkap ikan di perairan Natuna tanpa dilengkapi dokumen resmi (illegal fishing).
Menurut Kasubbag Humas BAKAMLA RI, Kapten Marsekal Mardiono (1/8/2016) KP HIU 14 melakukan patroli di perairan Natuna. Sekitar pukul 08.00 WIB dan 09.05 WIB KP HIU 14 menghentikan kapal vietnam dengan nomor lambung BD 97088 Ts dengan nahkoda LE Van Hai dan TG 90701 TS dengan nahkoda Tran Vay Bay. Masing-masing kapal mengangkut 12 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Kapan tertangkap kerena sendang melakukan aktivitas penangkapan di wilayah ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Saat ini kedua kapalikan beserta ABK-nya dibawa ke dermaga Satuan Kerja PSDKP Tarempa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pencurian ikan ini melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) jo pasa; 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

TRACEABILITY TONGGAK REFORMASI PERIKANAN INDONESIA

Source: sindonews.com
Indonesia sedang melakukan reformasi perikanan. Terhitung sejak 2 tahun lalu setelah terpilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus untuk menuju perikanan berkelanjutan dengan meningkatkan investasi di sektor perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. KKP menggalang kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk melaksanakan dan menggalakkan ketelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan.

Monday, August 01, 2016

23 KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DITANGKAP DIPERAIRAN NATUNA DALAM SEBULAN

Source: detik.com
Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan meyatakan bahwa selama bulan Juli, 29 kapal asing ditangkap atas pelanggaran ilegal fishing, 23 diantaranya tertangkap di perairan Natuna. Perairan Natuna saat ini menjadi perhatian khusus karena adanya klaim wilayah dari China dimana perairan Natuna masuk dalam 9 garis batas laut (nine dash line).

POLA TATA NIAGA DAN RANTAI DISTRIBUSI IKAN TONGKOL (EUTHYNNUS AFFINIS) DARI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) LABUHAN, LAMONGAN

Novita Putri Firman Aji1, Novia Nurul Afiyah1, Miftachul Huda2

Kegiatan bongkar ikan tongkol di PPI Labuhan, Lamongan
Ikan tongkol (Euthynnus affinis) merupakan salah satu jenis ikan ekonomis tinggi dan hasil tangkapan dominan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Labuhan Lamongan. Ikan yang telah didaratkan kemudian langsung dipasarkan menuju daerah yang telah ditentukan. Kegiatan pemindahan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen merupakan aktivitas tata niaga. Tata niaga memiliki peran penting dalam penanganan dan pemasaran hasil tangkapan ikan, sehingga tata niaga memiliki peran  penting dalam pemasaran,  menjaga kualitas ikan dan kestabilan harga ikan tongkol (Euthynnus affinis) khususnya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Labuhan Lamongan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aktifitas pola tata niaga dan rantai distribusi di PPI Desa Labuhan Lamongan. Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif berdasarkan riset yang bersifat deskriptif dan kajian literatur.  Pengambilan sampel dilakukan dengan snowball. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik kapal, nelayan, pedagang, agen, dan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tata niaga yang terdapat di PPI Desa Labuhan Lamongan terdapat 4 rantai. Ikan tongkol di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Labuhan Lamongan memiliki alur tata niaga yang dimulai nelayan sebagai produsen kemudian TPI, agen, pedagang di lokasi kota distribusi dan terakhir di tangan konsumen. Ikan tongkol yang didaratkan di PPI Labuhan didistribusikan ke berbagai kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur meliputi Lamongan, Surabaya, Tuban, Sidoarjo dan Malang.

Kata kunci: Pemasaran, distribusi,  kestabilan harga, kualitas ikan