Menanti Aturan Baru Perikanan Amerika Serikat

Ikan Kakap Merah di PPN Brondong

Indonesia saat ini sedang memantau rencana pemberlakuan aturan baru Amerika Serikat tentang peraturan ekspor ikan ke Amerika Serikat (AS) melalui skema Seafood Import Monitoring Program (SIMP). Menteri Perdagangan memantau aturan tersebut karena bisa berdampak pada ekspor perikanan nasional. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Dody Edward menjelaskan bahwa NOAA yang mengusulkan rancangan peraturan US SIMP dan US Commers Trusted Trader Program. Peraturan tersebut rencanya akan diterapkan pada bulan Agustus atau September 2016.

Dirjen Dody Edward mengatakan, skema SIMP mengatur tiga hal pokok diantaranya pengklasifikasian at-risk speciesyaitu 17 spesies yang pernah tercatat IUU Fishing, penerapan kewajiban traceability dan sertifikasi tangkapan ikan bagi at-risk species produk perikanan hasil tangkap dan budidaya, penyediaan informasi supply chain mulai dari kapal, lokasi tangkap/budidaya, alat tangkap, proses pengangkutan, pengolahan hingga proses ekspor. Aturan ini harus dicermati oleh Indonesia karena ada beberapa alasan. Pertama, mayoritas 84% produk ekspor Indonedsia dan produk ikan Indonesia ada dalam kelompok at-risk species. Kedua, kewajiban traceability dan sertifikasi hasil tangkapan bari at-risk species hanya diberlakukan bagi negara eksportir, sedangkan pelaku usaha lokal tidak dikenai kewajiban ini. Dan ketiga, data supply chainmulai dari pelabuhan pengiriman hingga destinasi yang rencananya hanya dapat diakses Pemerintah AS.

Berdasarkan data statistik BPS, ekspor produk perikanan Indonesia ke seluruh dunia tahun 2015 tercatat US$ 3,60 miliar, dimana 40% pangsa pasar masuk ke AS sebesar US$ 0,39 miliar. Nilai tersebut turun 21% atau sebesar US$ 1,44 miliar dibanding 2014 yaitu US$ 1,83 miliar.

Bahayanya Kalau Investor Asing Boleh Tangkap Ikan Di RI

Source detik.com

Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan tidak ingin investor asing menanam modal di bidang penangkapan ikan. Menurut Susi, saat investor asing bebas menangkap ikan di laut RI, banyak kerugian yang dialami oleh Indonesia.  Menurut Menteri Susi, Senin (8/8/2016) hampir dua dekade Penanaman Modal Asing (PMA) diperbolehkan investasi 100% di bidang perikanan tangkap dengan rincian izin tangkap untuk 1.300 kapal dari Taiwan, China, Jepang, Taiwan dan lainnya.

Pada saat dahulu diperbolehkan, kapal-kapal asing ada yang masuk PMA murni, Penanaman Modal Dalam Negeri )PMDN), dan Joint Venture. Berdasarkan sisi peraturan ini, terlihat sisi illegal fishing, membawa kapal, membuat pabrik abal-abal, menangkap ikan, transhipment di tengah laut, membawa pergi ikan ke negeri asal kapal masing-masing dengan kapal tramper yang berukuran 1.000-10.000 GT.

Menurut Menteri Susi, pada kenyataannya dilapangan yang terjadi adalah 1.300 ijin kapal penagkapan di duplikasi, lebih dari 10.000 kapal realitanya dari negara-negara tetangga menangkap ikan di laut Indonesia, bahkan beberapa ribu kapal tanpa ijin sama sekali. Masih menurut Susi, laut Indonesia menjadi tempat bebas aktivitas penangkapan ikan, udang dan lain-lain dengan kata lain mengeruk uang secara bebas. Industri Perikanan indonesia tahun 2003-2013 harus ada 115 pabrik pengolahan bangkrut karena tidak tersedianya bahan baku ikan.

Susi Tegaskan Asing Dilarang Tangkap Ikan Sesuai Arahan Jokowi

Source: liputan6.com

Investor asing hanya boleh investasi pada pengolahan ikan di Indonesia. Sesuai dengan amanat dan visi Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa investor asing dilarang investasi diusaha perikanan tangkap. Berdasarkan keterangan Menteri Susi di Jakarta, Minggu (7/8//2016), Presiden Jokowi menyampaikan pada sidang kabinet paripurna bahwa pemerintah menutup 100% penanaman modal di perikanan tangkap untuk asing karena pentingnya keberlanjutan perikanan tangkap Indonesia.

Menteri Susi menjelaskan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan perlu kerjasama semua pihak pemangku kepentingan sektor perikanan dan perbankan untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan. Menteri Susi menjelaskan bahwa investasi asing untuk perikanan tangkap tertutup untuk asing sesuai dengan Perpres No. 44 Tahun 2016, dimana perikanan tangkap masuk daftar tertutup untuk investasi asing. Selain sektor perikanan tangkap, Menteri Susi juga menyoroti  permasalahan terkait pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain itu, Susi menjelaskan juga pemanfaatan koral maupun karang dari alam untuk kapur, bahan bangunan, kalsium, perhiasan, souvenir hingga akuarium  baik koral mati maupun koral hidup dari alam.

INDONESIA JADI EKSPORTIR IKAN TUNA TERBESAR KE JEPANG

Source: liputan6.com

Penindakan atas pelaku illegal fishing di Indonesia kini mulai membuahkan hasil. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menyatakan bahwa saat ini Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar ke Jepang dan merupakan murni tangkapan nelayan Indonesia. Adanya hasil penindakan selama 1,5 tahun telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

“Ikan RI Kuasai Pasar Eropa Hingga Amerika” Keinginan Menteri Susi

Source: liputan6.com

Sektor Perikanan didalam negeri terus digenjot oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menteri Susi menargetkan ikan dari Indonesia mampu menguasai pasar Eropa dan Amerika Serikat.

INDONESIA BERSAMA SEAFDEC DEKLARASI PERANGI ILLEGAL FISHING

Source: detik.com

Indonesia kembali bersuara lantang dalam melakukan aksi-aksi pemberantasan illegal fishing. Terbaru, Indonesia berpartisipasi dalam pengesahan deklarasi mengenai Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) bersama anggota ASEAN dan Jepang. Negara-negara anggota ASEAN dan Jepang tergabung dalam South East Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC).

“BBM KAPAL IKAN HANYA UNTUK 5 GT KEBAWAH” RENCANA MENTERI SUSI

Source: detik.com

Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan akan diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar direvisi. Revisi dimana sebelumnya subsidi solar nelayan untuk kapal  30 GT kebawah,  menjadi hanya 5 GT kebawah.

TSUKIJI FISH MARKET TOKYO AKAN ADA DI INDONESIA

Source: liputan6.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin melakukan pembenahan terhadap Pasar Muara Baru karena dianggap sangat tidak layak. Menteri Susi mengatakan bahwa Pasar Ikan Muara Baru memiliki potensi untuk menjadi pasar ikan besar seperti Tsuki Fish Market, Tokyo. Susi mengatakan bahwa KKP dan PT. Perikanan Indonesia (Persero) memiliki tanah seluas 100 hektar (ha) di Muara Baru

DUA KAPAL ILLEGAL FISHING ASAL VIETNAM DITANGKAP BAKAMLA DI NATUNA

Source: detik.com

Dalam Operasi Nusantara VI Kapal Perikanan (KP) HIU 14 milik Bakamla RI berhasil mengamankan dua kapal perikanan berbendera Vietnam. Kapal tersebut diamankan karena menangkap ikan di perairan Natuna tanpa dilengkapi dokumen resmi (illegal fishing).

Menurut Kasubbag Humas BAKAMLA RI, Kapten Marsekal Mardiono (1/8/2016) KP HIU 14 melakukan patroli di perairan Natuna. Sekitar pukul 08.00 WIB dan 09.05 WIB KP HIU 14 menghentikan kapal vietnam dengan nomor lambung BD 97088 Ts dengan nahkoda LE Van Hai dan TG 90701 TS dengan nahkoda Tran Vay Bay. Masing-masing kapal mengangkut 12 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Kapan tertangkap kerena sendang melakukan aktivitas penangkapan di wilayah ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Saat ini kedua kapalikan beserta ABK-nya dibawa ke dermaga Satuan Kerja PSDKP Tarempa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pencurian ikan ini melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) jo pasa; 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

TRACEABILITY TONGGAK REFORMASI PERIKANAN INDONESIA

Source: sindonews.com

Indonesia sedang melakukan reformasi perikanan. Terhitung sejak 2 tahun lalu setelah terpilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus untuk menuju perikanan berkelanjutan dengan meningkatkan investasi di sektor perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. KKP menggalang kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk melaksanakan dan menggalakkan ketelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan.

POLA TATA NIAGA DAN RANTAI DISTRIBUSI IKAN TONGKOL (EUTHYNNUS AFFINIS) DARI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) LABUHAN, LAMONGAN

Novita Putri Firman Aji¹, Novia Nurul Afiyah¹, Miftachul Huda²

Kegiatan bongkar ikan tongkol di PPI Labuhan, Lamongan

Ikan tongkol (Euthynnus affinis) merupakan salah satu jenis ikan ekonomis tinggi dan hasil tangkapan dominan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Labuhan Lamongan. Ikan yang telah didaratkan kemudian langsung dipasarkan menuju daerah yang telah ditentukan. Kegiatan pemindahan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen merupakan aktivitas tata niaga. Tata niaga memiliki peran penting dalam penanganan dan pemasaran hasil tangkapan ikan, sehingga tata niaga memiliki peran  penting dalam pemasaran,  menjaga kualitas ikan dan kestabilan harga ikan tongkol (Euthynnus affinis) khususnya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Labuhan Lamongan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui aktifitas pola tata niaga dan rantai distribusi di PPI Desa Labuhan Lamongan. Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif berdasarkan riset yang bersifat deskriptif dan kajian literatur.  Pengambilan sampel dilakukan dengan snowball. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik kapal, nelayan, pedagang, agen, dan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tata niaga yang terdapat di PPI Desa Labuhan Lamongan terdapat 4 rantai. Ikan tongkol di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Labuhan Lamongan memiliki alur tata niaga yang dimulai nelayan sebagai produsen kemudian TPI, agen, pedagang di lokasi kota distribusi dan terakhir di tangan konsumen. Ikan tongkol yang didaratkan di PPI Labuhan didistribusikan ke berbagai kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur meliputi Lamongan, Surabaya, Tuban, Sidoarjo dan Malang.

Kata kunci: Pemasaran, distribusi,  kestabilan harga, kualitas ikan

17 AGUSTUS 2016: PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN INDONESIA, “PERINGATAN” UNTUK PARA PELAKU ILEGAL FISHING

Source: cnnindonesia.com

Pada tanggal 17 Agustus 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana akan menenggelamkan kapal-kapal pelaku ilegal fishing di Natuna. Saat konferensi pers di Jakarta senin (18/07/2016), Menteri Susi menyampaikan rencana untuk melalukan penenggelaman kapal pelaku ilegal fishing di pulau-pulau terpencil.

Traceability Ikan Kakap Merah di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Novia Nurul Afiyah¹, Miftachul Huda²

¹Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

²Mahasiswa Pascasarjana Teknologi Perikanan Laut, Institut Pertanian Bogor

Ikan kakap merah di PPN Brondong

Perikanan berkelanjutan salah satu syarat  dalam kegiatan  penangkapan untuk menjaga keseimbangan dan potensi sumberdaya alam yang diterapkan dalam  peraturan Internasional. Kegiatan ekspor produk perikanan yang berasal dari Indonesia harus memenuhi regulasi Uni Eropa tentang IUU fishing jika melakukankegiatan ekspor ke negara-negara Uni Eropa. Permasalahan yang terdapat dalam perikanan karang, yaitu tidak adanya pencatatan data secara keseluruhan, adanya kegiatan illegal fishing yang menyebabkan faktor terkendalanya kegiatan eksport ke Uni Eropa. Ikan kakap merah merupakan salah satu jenis komoditas ekspordalam perikanan karang. Ikan kakap merah yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dengan total produksi 585 ton pada tahun 2013. Ikan kakap merah yang ada di PPN Brondong ditangkap di berbagai perairan laut jawa tanpa ada pendataan secara intensif asal daerah penangkapannya. Salah satu hambatan untuk pengusaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi ikan kakap merah ke negara-negara di Eropa tidak adanya pencatatan daerah asal penangkapan ikan tersebut. Belum adanya kegiatan pencatatan ini, maka dilakukan penelitian tentang traceability agar dapat memenuhi regulasi Uni Eropa mulai dilakukan pelacakan daerah penangkapan ikan tersebut hingga ke tingkat konsumen akhir. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dimana data didapatkan melalui wawancara, study literatur, partisipasi aktif. Pengambilan responden menggunakan metode  purposive sampling dengan jumlah total 29 responden. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ikan kakap merah yang dipasarkan di PPN Brondong berasal dari jalur darat dan jalur laut. Ikan yang berasal dari jalur darat merupakan tangkapan nelayan fishing basesekitar PPN Brondong. Kegiatan penangkapan ikan kakap merah menggunakan alat tangkap payang dasar dan pancing ulur (hand line) disekitar karang. Daerah operasi penangkapan ikan kakap merah meliputi sekitar perairan pulau Bawean, pulau Masalembu dan Madura. Ikan yang telah didaratkan dan dipasarkan di PPN Brondong kemudian didistribusikan ke berbagai daerah disekitar Jawa Timur dan Bali untuk konsumsi maupun untuk diekspor. Daerah tujuan distribusi ikan kakap merah meliputi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang dan Singaraja-Bali.

Kata kunci: IUU Fishing,  PPN Brondong, Traceability

PEMANCINGAN IKAN BANDENG: "MANCING DI TAMBAK BERASA DI LAUT"

Source: www.niarningrum.com

Ikan bandeng identik dengan ikan yang banyak durinya. Tidak salah memang anggapan tersebut disematkan pada ikan ini. Ikan ini memang banyak durinya, namun daging dari ikan ini gurih, enak dan tidak mudah hancur jika dimasak. Dibalik kenikmatan olahan ikan bandeng ini, ada sisi lain yang bisa lebih terasa nikmat yaitu memancing ikan bandeng.

Menteri Perikanan se-Asia Sepakat Berantas Pelaku IUU Fishing

Source: liputan6.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar meeting dengan Menteri Perikanan Asia-Pasifik di Hotel Shangrila Jakarta (27/07/2016). Sebanyak 90 perwakilan berpartisipasi dalam acara ini meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Norwegia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan negara lainnya.

Dalam pertemuan bertajuk “Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product“ dibahas mengenai transparansi data ikan dan produk ikan sebagai bagian dari aksi nyata bentuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal secara berkesinambungan. Menteri Susi Pudjiastuti memaparkan pertemuan ini bukan cuma tentang menenggelamkan kapal, tapi dimulai dengan menelusuri data. Memastikan ikan yang ditangkap di mana, oleh siapa, berapa banyak, jualnya ke mana, dan proses di mana.

Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dilarang untuk memberikan pelayanan atau suplai apapun ke kapal pelaku IUU fishing. Meskipun saat ini menurut Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini masih banyak kendala terutama transhipment atau bongkar muat ikan ditengah laut.

KKP MENARGETKAN 20.000 “SeHAT NELAYAN” TAHUN 2016

Nelayan bubu rajungan di PPP Paiton 

Ketika berbicara tentang nelayan kebanyakan orang kerap memandang sebagai masyarakat kelas bawah. Persepsi tersebut muncul bukan tanpa alasan, penyebab munculnya persepsi ini karena bnayaknya nelayan yang memiliki pendidikan rendah, kurangnya akses informasi-teknologi serta kurangnya kesempatan  berusaha dan modal yang minim.

SISTEM PENDATAAN HASIL TANGKAPAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KABUPATEN PROBOLINGGO

MIFTACHUL HUDA¹, Ir. DARMAWAN OCKTO S., MP²

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Paiton, merupakan salah satu tempat pendaratan ikan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Setiap harinya ikan hasil tangkapan dari nelayan didaratkan disini dan kemudian di data. Sistem Pendataan Hasil Tangkapan ikan memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan yang ada pada suatu daerah. Melihat fungsi dari data yang sangat penting sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan, perlu diketahui bagaimana eksisting Sistem pendataan hasil tangkapan yang ada di TPI PPP Paiton Kabupaten Probolinggo. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini, teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi yaitu mengamati pelaksanaan sistem pendataan hasil tangkapan yang ada di TPI. Kemudian dengan wawancara yaitu melalui wawancara langsung dengan petugas pendata dan dengan petugas timbangan. Serta partisipasi langsung yaitu melalui ikut serta melakukan pendataan dan mengolah data yang ada di lokasi. Sistem pendataan yang ada di TPI PPP Paiton berjalan dengan baik namun dengan beberapa cara yang berbeda dikarenakan faktor sosial yang ada disana. Pendataan dilakukan mulai dari kapal pertama datang hingga kapal terakhir yang bersandar. Untuk menutupi missing data yang hilang, data di mark-up antara 15-20% dari hasil tangkapan harian. Sedangkan untuk form yang dipakai yaitu TBL-1 bukan form SL maupun EL.

Kata Kunci: Sistem Pendataan, Eksisting, Mark-up, TPI, PPP

KEPULAUAN NATUNA: "JALUR SUTERA" INDONESIA

Source: batamtoday.com

Natuna merupakan salah satu kepulauan terluar indonesia yang masuk dalam Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Luas Kabupaten natuna mencapai 264.198,37 Km² dimana kepulauan natuna berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Natuna masuk dalam jalur pelayaran internasional Jepang, Taiwan, Hongkong dan Korea. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti, Natuna memiliki potensi perikanan sebesar 400 ribu ton/tahun atau sebesar Rp. 5,26 Triliun. Selain sektor perikanan, Kepulauan Natuna juga memiliki harta karun berupa cadangan minyak bumi mencapai 1. 400.386.470 barel, dan gas bumi 112.356.680.000. barel.

TINGKAT EFISIEN PEMASARAN IKAN LAUT SEGAR DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG

Miftachul Huda[1], Iin Solihin[2]^,[3], Ernani Lubis²

Beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan PPN Brondong

Pemasaran merupakan kunci dari keberlanjutan aktivitas perekonomian tidak terkecuali ikan hasil tangkapan yang berasal dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Ikan yang didaratkan di PPN Brondong beragam. Ikan swangi (Upeneus sulphureus) dan ikan kuniran(Priacanthus tayenus) merupakan ikan hasil tangkapan dominan serta ikan tongkol (Euthynnus affinis) dan ikan kakap merah (Lutjanus campechanus) merupakan ikan ekonomis tinggi yang di daratkan di PPN Brondong. Potensi besarnya hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Brondong harus dapat diimbangi dengan pemasaran yang baik. Aktivitas pemasaran harus dapat dilakukan secara efisien sehingga dari sisi bisnis dapat memberikan keuntungan yang besar dari hasil kegiatan pemasaran ini. Aktivitas distribusi pemasaran ikan yang berasal dari PPN Brondong saat ini masih belum efisien dikarenakan aktivitas pemasaran masih menggunakan alat-alat yang tradisional. Melihat kondisi itu penting untuk mengetahui tingkat efisien dari aktivitas pemasaran ikan yang berasal dari PPN Brondong. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung tingkat efisiensi pemasaran ikan yang ada di PPN Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Penelitian akan dilaksanakan dengan metode kasus terhadap strategi peningkatan efisiensi pemasaran dalam pendistribusian ikan dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPN) Brondong. Analisis yang dipergunakan yaitu dengan rumus efisiensi pemasaran. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran yang ada di PPN Brondong tidak efisien. Terbukti berdasarkan analisis didapatkan ikan swangi memiliki tingkat Eps 45,44%, ikan kuniran 38,98%, ikan tongkol 61,16% dan ikan kakap merah 23,53% dimana pemasaran dikatakan efisien jika memiliki Eps >5%.

Kata Kunci : Distribusi, alat tradisional, efisiensi pemasaran 

---

[1] Mahasiswa SPs-IPB, Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Dept. PSP, FPIK-IPB

[2] Staf Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK - IPB

[3] Corresponding Author

Kajian Efektivitas dan Efisiensi Rantai Distribusi Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Menggunakan Alat Tangkap Purse Sine di TPI Paiton dan TPI Mayangan Probolinggo

Aktivitas di PPP Paiton

Ikan layang, ikan tembang dan ikan tongkol merupakan beberapa ikan yang merupakan komoditi hasil tangkapan ikan yang di daratkan di TPI Paiton dan TPI Mayangan.Berdasarkan data statistik perikanan jawa timur tahun 2010 , perikanan tangkap secara keseluruhan di Kabupaten Probolinggo mencapai 9.418,2 ton dan Kota Probolinggo mencapai 42.921,5 ton. Dan dari hasil tangkapan tersebut Kabupaten Probolinggo untuk ikan layang mencapai 432,8 ton, ikan tembang 687,8 ton, dan ikan tongkol 417,1 ton sedangkan untuk Kota Probolinggo ikan layang mencapai 644,7 ton, ikan tembang 3.873,7  ton serta ikan tongkol mencapai 219,2 ton.